58 Ribu Peserta PBI JK Grobogan Dinonaktifkan, Nasib Ditentukan Pemutakhiran DTSEN
GROBOGANTODAY.OD — Nasib 58.010 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kabupaten Grobogan yang sebelumnya dinonaktifkan kini berada di ujung proses verifikasi ulang. Sinergi antara Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan BPJS Kesehatan menjadi penentu apakah puluhan ribu warga tersebut kembali memperoleh jaminan kesehatan.
Data peserta nonaktif itu saat ini masuk dalam pemutakhiran melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mulai dilakukan BPS Grobogan bulan ini dan dijadwalkan berlangsung selama dua bulan.
Pemutakhiran DTSEN tidak sekadar pembaruan administratif, tetapi menjadi dasar penentuan peringkat kesejahteraan masyarakat atau desil, yang berdampak langsung pada status penerima bantuan sosial, termasuk PBI Jaminan Kesehatan.
Kepala BPS Grobogan, Anang Sarwoto, menegaskan akurasi data menjadi kunci karena konsekuensinya menyangkut hak masyarakat.
“Data harus benar-benar mencerminkan kondisi riil. Konsekuensinya besar karena menyangkut status penerima bansos dan jaminan kesehatan,” ujarnya.
Dalam proses ini, BPS memverifikasi 39 variabel, terdiri dari 26 variabel keluarga dan 13 variabel individu.
Variabel keluarga meliputi kondisi tempat tinggal, akses air bersih, sanitasi, sumber penerangan, bahan bakar memasak, hingga kepemilikan aset seperti kendaraan dan lahan.
Sementara variabel individu mencakup status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, kepemilikan usaha, kondisi disabilitas hingga penyakit kronis.
Seluruh indikator tersebut digunakan untuk menentukan posisi masyarakat dari Desil 1 (sangat miskin) hingga Desil 10 (paling sejahtera). Perubahan kondisi ekonomi — seperti kepemilikan tabungan di atas Rp15 juta, cicilan kendaraan, pendapatan di atas UMK, rumah permanen, atau daya listrik tinggi — dapat menggeser posisi desil dan memengaruhi kelayakan bantuan.
BPS menargetkan pemutakhiran berjalan akurat untuk menekan inclusion error (tidak berhak menerima) dan exclusion error (berhak namun tidak menerima). Masyarakat diminta jujur dan terbuka saat pendataan.
Di sisi lain, Kepala BPJS Kesehatan Grobogan, Wisnu Sukardi, menjelaskan bahwa seluruh 58.010 peserta nonaktif kini masuk daftar verifikasi dan berpeluang direaktivasi jika memenuhi kriteria.
Percepatan reaktivasi dilakukan melalui sosialisasi yang melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan operator desa, terutama di wilayah dengan jumlah peserta nonaktif terbanyak. Reaktivasi dilakukan melalui fitur pendataan serta aplikasi Sinergi, meski saat ini masih terdapat kendala teknis sistem.
“Peserta yang memang memenuhi kriteria setelah dimutakhirkan melalui DTSEN akan segera direaktivasi,” jelasnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Indri Agus Velawati, menegaskan percepatan reaktivasi merupakan wujud kolaborasi antarinstansi agar warga kurang mampu tidak kehilangan akses layanan kesehatan.
Menurutnya, peserta yang dinyatakan layak dapat direaktivasi melalui operator desa dengan pendampingan TKSK sehingga proses lebih cepat dan dekat dengan masyarakat.
“Warga bisa mengurus melalui desa. Ini agar pelayanan percepatan reaktivasi PBI JK berjalan optimal,” ujarnya.
Pemutakhiran DTSEN menjadi momentum penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Pemerintah berharap proses ini mampu menutup celah kesalahan data sekaligus menjamin tidak ada warga miskin yang kehilangan hak atas jaminan kesehatan hanya karena persoalan administrasi.
